Hukum dan Hak Asasi Manusia

-

Relasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
Oleh: Nur Rizkiya Muhlas

Hukum dan HAM merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan, kedua seperti dua sisi dalam satu mata uang. Apabila satu bangunan hukum dibangun tanpa HAM yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasikan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (Abuse of power). Sebaliknya apabila HAM dibangun tanpa didasarkan atas suatu komitmen hukum yang jelas, maka HAM tersebut hanya akan menjadi bangunan yang rapuh dan mudah untuk disampingi. Artinya hukum harus berfungsi sebagai instrumentarium yuridis, sarana dan atau alat untuk memperhatikan penghormatan prinsip-prinsip dalam HAM - Prof Mansyur A. Effendy.[1]

Berangkat dari pendapat yang disampaikan oleh Prof. Mansyur A. Effendy telah merefleksikan bahwa relasi antara hukum dan HAM dapat dianalogikan sebagai kedua belah sisi koin. Artinya hukum dan HAM saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Argumentasi hukum yang dapat diajukan terkait dengan hal ini, ditunjukan dengan ciri negara hukum itu sendiri, dimana salah satu di antaranya adalah adanya perlindungan HAM. Dalam negara hukum, HAM terlindungi. Jika dalam suatu negara, HAM tidak dilindungi, negara tersebut bukan negara hukum akan tetapi negara diktator dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Merujuk kepada UUD NRI tahun 1945 rumusan pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” mengindikasikan bahwa dalam menjalankan tugasnya tidak boleh ada campur tangan baik dari pihak eksekutif maupun legislatif bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi atau mendiktekan kehendaknya kepada hakim bawahan.
Asas perlindungan dalam negara hukum tampak antara lain dalam Declaration of Independent, deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup di dunia ini, sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum. Peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perorangan, melainkan fungsinya adalah untuk mengayomi masyarakat secara totalitas agar supaya cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.[2] Mengenai asas perlindungan , dalam setiap konstitusi dimuat ketentuan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Ketentuan tersebut antara lain: Kebebasan berserikat dan berkumpul[3], kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan, hak bekerja dan penghidupan yang layak,[4] kebebasan beragama[5], hak untuk ikut mempertahankan negara[6], dan lain-lain. Perlindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM, sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara, tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu, oleh karena itu adanya perlindungan dan penghormatan terhadap HAM merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara HAM terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Namun perlu diingat meskipun HAM telah dijamin oleh hukum dalam hal ini pengadilan, HAM tidak dapat dipergunakan dengan seluas-luasnya, sebagaimana yang tertuang dalam rumusan pasal 28 J ayat (2) UUD NRI tahun 1945[7] yang menyatakan bahwa HAM yang dimiliki seseorang selalu berhadapan dengan HAM yang dimiliki orang lain, sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati HAM orang lain.


[1] Prof. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya: 2009, hlm. 224)
[2] Hendry Sau  Sabu, Hubungan Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, diakses pada http://henssabu.blogspot.co.id/2015/05/hubungan-negara-hukum-dan-hak-asasi.html, tanggal 3 februari 2018
[3] Lihat pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
[4] Lihat pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
[5] Lihat pasal 29 ayat (1), (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
[6] Lihat pasal 27 ayat (3), pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
[7] Lihat pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah

-
BAB I PENDAHULUAN       A.     Latar Belakang Masalah    Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah juga disebut sebagai salah satu ideologi Muhammadiyah. Karena, didalam Muqaddimah tersebut mengandung sejumlah unsur yang menjadi cita – cita Muhammadiyah dalam mewujudkan tatanan masyarakat Islam yang sebenar – benarnya.
Baca selengkapnya

Teruntuk Tidore Puisi Negeri Berjuta Adat,

-
Gambar
Mataku memandang Nun jauh di sana Sebuah negeri kecil terbentang megah, laksana Aquarium. 12 April 908 tahun yang lalu, negeri kecilku lahir dengan nama yg indah  "TIDORE" negeri ini berjaya, Tak banyak gedung pencakar langit. Tak ramai, khalayak ibu Kota Negeri ini hampir dilupakan Sang penguasapun seakan acuh. Namun Negeri ini sangat kaya Negeri ini agung akan adat dan tradisi yang bergelimpang hingga kini dan nanti. Negeriku  takan runtuh di gerus paksaan zaman. Aceh mendunia dengan tari saman, kalimantan timur di kenal jagad dengan suku dayak dan kebiasaan. Nusa tenggara Timur dengan lagu anak kambing. Tapi negeriku memiliki sang pejuang tangguh yang mempersatukan bumi Tidore tanpa ada setetes darahpun yang mengalir kala itu. Dengan kecerdasan, dengan taktik yang gerilya, ia di segani oleh segala kalangan. Hanya dua di dunia ini yang mampu melakukan hal penuh nostalgia, Rasullullah SAW & Sri Paduka Maha Tuan Sultan saidul Jehad El-Mabus Amiruddin Syah...
Baca selengkapnya

Tujuan Hukum: Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan

-
Tujuan Hukum: Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan     Oleh: Nur Rizkiya Muhlas Segala sesuatu diciptakan tentunya memiliki tujuan tersendiri, begitu juga dengan hukum. Terdapat berbagai teori yang dikemukan oleh ilmuan hukum untuk memberikan penjelasan terkait dengan tujuan hukum namun dewasa ini tujuan hukum yang paling banyak dikemukakan adalah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Gustav Radbruch [1] yang menyatakan bahwa   tujuan hukum adalah keadilan ( gerechtigheit ), kemanfaatan ( zwechmaerten ), dan kepastian ( rechtssicherkeit. ) Tujuan tersebut berhubungan erat untuk   menjadikan hukum, baik dalam artian formil maupun dalam arti materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarak...
Baca selengkapnya